Sebelumnya sudah dibahas terkait hibah orang tua yang tidak proporsional, dan dari sebab itu akan sangat mungkin terjadi polemik keluarga, baik di waktu itu atau masa yang akan datang ketika orang tua sudah meninggal dunia. Maka pada kesempatan ini, akan dibahas bagaimana menyikapi dan menyelesaikan polemik tersebut, baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
Batasan sepertiga harta
Baik dalam fikih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terdapat batasan bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari total harta yang dimiliki pemberi hibah. Hal ini bertujuan melindungi hak para ahli waris yang akan menerima warisan setelah pewaris meninggal dunia.
Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang yang hendak berhibah harus memenuhi syarat: berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Adapun secara objektif, hibah dibatasi maksimal sepertiga dari total harta dan wajib dilaksanakan di hadapan dua saksi yang sah.[1]
Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan
Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (advance inheritance). Ketentuan ini menjadi sangat penting ketika hibah yang diberikan melampaui batas kewajaran dan merugikan hak ahli waris lainnya. [2]
Mekanisme penyelesaian sengketa hibah di pengadilan
Dasar pembatalan hibah oleh pengadilan
Pengadilan dapat membatalkan hibah yang tidak proporsional dengan beberapa alasan:
Pertama, hibah yang merugikan bagian mutlak ahli waris lainnya. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 198 PK/Pdt/2019 menegaskan bahwa hibah yang melanggar ketentuan legitieme portie (bagian mutlak ahli waris) dapat dibatalkan. [3]
Kedua, hibah yang melebihi batas sepertiga dari total harta pewaris. Dalam Putusan No. 76 K/AG/1992, MA menyatakan bahwa luas tanah hibah tidak boleh melebihi sepertiga luas tanah milik pewaris, karena bertentangan dengan ketentuan hukum. [4]
Penerapan pasal 211 KHI sebagai lex specialis
Dalam sengketa hibah yang melanggar hak ahli waris, Pasal 211 KHI dapat diberlakukan sebagai lex specialis (hukum khusus) untuk mengoreksi ketimpangan. Mekanismenya sebagai berikut:
- Jika nilai hibah melebihi bagian waris yang seharusnya diterima, maka kelebihannya ditarik dan dialihkan kepada ahli waris lain yang dirugikan.
- Jika nilai hibah lebih rendah dari hak warisnya, maka kekurangannya dapat ditambahkan dari harta warisan.
Putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1969 menyatakan bahwa hibah dari pewaris yang merugikan ahli waris lain tidak sah dan harus dibatalkan demi keadilan. [5]
Maqashid syari’ah dalam pembatasan hibah
Dari perspektif maqashid syari’ah (tujuan-tujuan syariat), pembatasan hibah yang tidak proporsional bertujuan untuk menjaga:
1) Hifzh al-mal (menjaga harta): Mencegah pengalihan harta secara tidak adil yang dapat merugikan hak-hak pihak lain.
2) Hifzh an-nasl (menjaga keturunan): Menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah permusuhan antar saudara akibat ketidakadilan orang tua.
3) Hifzh al-‘aql (menjaga akal): Mencegah timbulnya kedengkian, iri hati, dan konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan mental anggota keluarga.
Kaidah fikih menyatakan:
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”
Dalam konteks hibah, mencegah konflik keluarga (mafsadah) lebih utama daripada kebebasan mutlak orang tua dalam membagi harta (maslahah individual).
Solusi dan rekomendasi
Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, beberapa langkah preventif dapat dilakukan:
1) Musyawarah keluarga: Orang tua sebaiknya mendiskusikan rencana hibah dengan seluruh anak untuk mencapai kesepakatan bersama.
2) Dokumentasi yang sah: Hibah sebaiknya dituangkan dalam akta notaris dan disaksikan oleh para ahli waris untuk menghindari gugatan di masa mendatang.
3) Prinsip keadilan: Jika ada alasan syar’i untuk melebihkan sebagian anak (misalnya karena kebutuhan khusus), sebaiknya disertai persetujuan dari anak-anak lainnya.
Kesimpulan
Hibah orang tua yang tidak proporsional kepada sebagian anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama—ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan—semua sepakat bahwa keadilan sangat dianjurkan dan diskriminasi tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah tercela.
Dari sisi hukum positif, hibah yang melampaui batas sepertiga harta atau merugikan hak ahli waris lainnya dapat dibatalkan melalui pengadilan. Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan prinsip ini dalam berbagai putusannya. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya berhati-hati dalam memberikan hibah dan selalu mengedepankan asas keadilan demi menjaga keharmonisan keluarga.
Wallahu Ta’ala a’lam. Semoga bermanfaat.
Baca juga:
***
Penulis: Junaidi Abu Isa
Artikel Muslim.or.id
Catatan kaki:
[1] Marinews.mahkamahagung.go.id
[2] Ibid.
[3] Hukumonline.com
[4] Ibid.
